Operator Pendamping Aplikasi Sistim Administrasi dan Kependudukan (PAS) mendatangi Gedung DPRD Brebes.
BAROMETERMAS.COM , BREBES,– Beberapa operator desa program Pendamping Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) perwakilan dari tiap tiap kecamatan se-kabupaten Brebes mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Senin (17/10/2022).
Dikarenakan sudah beberapa bulan terakhir ini program Aplikasi PAS mengalami kendala,Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kelanjutan program PAS (Pendamping Aplikasi SIAK) berkaitan dengan pelayanan pengajuan pembuatan administrasi kependudukan yang ada di desa. Yang jadi masalah, sejak bulan April banyak warga protes ke desa setelah mengurus adminduk. Pengajuannya di kecamatan belum ada kepastian kapan selesai jadinya.
Syaefudin Trirosanto Operator Aplikasi PAS menyampaikan keresahan itu saat menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Brebes.
" Kami Operator Aplikasi PAS setiap hari menjadi sasaran keluhan warga, masyarakat merasa terhambat ketika mengurus adminduk karena tidak ada kejelasan dari pihak Disdukcapil. Sehingga, kami operator meminta kepastian sekaligus kejelasan kelanjutan program PAS" ungkapnya.
" Apabila memang program Pendamping Aplikasi Siak sudah dihentikan, seharusnya ada informasi atau sosialisasi dari Disdukcapil Kabupaten Brebes, Sehingga ketika masyarakat mengalami kendala kami operator Desa bisa menjelaskan ,” kata Syaefudin Trirosanto.
Dihentikannya program PAS, seharusnya disertai dengan pemberitahuan atau sosialisasi. Sebab, banyak masyarakat yang terhambat manakala mengurus Adminduk , Padahal prosesnya memang sudah bisa langsung ke kecamatan tanpa harus membawa pengantar dari desa. Namun, ternyata banyak masyarakat yang bingung karena tidak ada kepastian waktu selesainya adminduk yang diajukan.
Ketua Komisi I DPRD Brebes, Heri Fitriansyah didampingi Kepala Disdukcapil Brebes menyampaikan, pihaknya mengapresiasi upaya pengurus PPDI Kab.Brebes memfasilitasi audiensi operator PAS dengan DPRD. Bahkan, pihaknya juga mendukung penuh usulan pemerintah desa merealisasikan kios data terpusat tingkat desa. Sebab, program tersebut dinilai sangat penting untuk acuan data base terpadu.
Heri Fitriansyah kembali menjelaskan bahwa Intinya ini hanya miss komunikasi, karena Disdukcapil tidak melayangkan surat pemberitahuan atau informasi program baru. Sehingga, operator PAS jadi bingung,lebih - lebih karena operator PAS menjadi sasaran protes masyarakat setiap harinya.
Terkait realisasi program kios data terpusat, rencananya akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Di antaranya, Dinkominfotik, Disdukcapil dan Dinpermasdes sebagai leading sektornya.
Dengan harapan,ke depan kios administrasi terpadu di desa tersebut bisa dilaksanakan tahun ini. Sehingga, database terpadu, terpusat ditingkat desa bisa terakomodir dalam program kios data tersebut ,dan untuk penganggaran serta pengadaan sarpras dan fasilitas yang dibutuhkan dikondisikan ditingkat Desa.
(Romi/Romeo)