*PERAN KOMUNIKASI POLITIK*
*Sebagai Strategi Meraih Dukungan*
(Oleh : AS'AD)
BAROMETERMAS.COM. Komunikasi politik menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik ( 2013 : 152 ) diberukan pengertian sebagai proses penyampaian pesan mengenai politik atau kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat , dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah.
Pandangan yang dikemukakan oleh ahli politik Ramlan Surbakti tersebut , manakala dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi politik sama dengan komunikasi pemerintahan.
Komunikasi pemerintahan pada dasarnya adalah penyampaian ide , gagasan , program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama ( tujuan nasional ).
Pemerintah dalam hal ini bertindak melakukan fungsi sebagai komunikator kebijakan negara , yang tidak semata - mata menyampaikan keputusan dan penjelasan kepada masyarakat , akan tetapi bertindak menyampaikan aspirasi , keinginan dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah , sehingga kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat dapat terwujud.
Proses penyusunan kebijakan negara , yang direpresentasikan oleh pemerintah , sesuai dengan ciri dan prinsip negara demokrasi adalah mengikutsertakan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik ( proses perumusan kebijakan ). Hal ini mempunyai arti yang penting untuk membangun sence of belonging terhadap apa yang menjadi kebijakan negaranya.
Tentu saja , sebagai upaya untuk memperoleh dan meraih dukungan dari masyarakat , dalam menyampaikan pesan harus melalui berbagai saluran komunikasi yang handal , dapat dipercaya dan tentu saluran yang sedang membumi yakni melalui sarana digitalisasi. Hal ini sangat diperlukan komunikasi pemerintahan sebagai sarana untuk sosialisasi berbagai macam kebijakan negara yang menyangkut masyarakat luas.
Penggunaan media tentu sangat penting bahkan sangat strategis sebagai sarana sosialisasi kebijakan negara , karena media masa bukan hanya sebagai bagian yang terpisahkan dengan komunikasi politik pemerintahan , akan tetapi memiliki posisi yang sentral dalam komunikasi politik.
Dengan sifatnya yang masif , menurut para ahli komunikasi media masa menjadi kekuatan yang besar dalam sosialisasi pesan- pesan kebijakan kebijakan negara oleh pemerintah. Dengan kata lain , media masa berada pada posisi garda terdepan dalam memobilisasi , menggerakkan masyarakat guna mencapai tujuan bersama antara pemerintah dengan masyarakat ( simbiosis mutualis ).
Komunikasi politik sebagai sarana komunikasi pemerintahan dengan masyarakat , khususnya dalam sosialisasi kebijakan negara mempunyai posisi serta tujuan yang strategis misalnya sebagai :
Pertama , sebagai fungsi negosiasi . Dalam perspektif ini negosiasi dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam negosiasi , dalam hal ini adalah antara pemerintah dengan masyarakat tentang kebijakan negara negara yang ditawarkan.
Sebagai bentuk interaksi sosial , negosiasi diperlukan pada saat pihak- pihak yang terlibat dalam hal ini pemerintah dan masyarakat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang seringkali berbeda kepentingan bahkan saling bertentangan. Oleh karenanya perlu negosiasi untuk untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan , dan saling pengertian diantara kedua belah pihak.
Sebagai proses diskusi , negosiasi pada hakikatnya membuka ruang publik untuk semua pihak yang terlibat agar menghindari untuk menghindari perdebatan , yang seringkali perdebatan dapat menjurus kearah pertentangan dan konflik sehingga apabila hal ini terjadi susah untuk memperoleh sebuah konsensus.
Dengan demikian negisiasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi setiap pihak yang melakukan negosiasi dalam hal ini antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah hidup masyarakat Jawa : ngluruk tanpa bala , menang tanpa ngasorake ( memperoleh dukungan tanpa merendahkan , karena adanya prinsip kesetaraan ).
Sehingga dapat ditarik kedimpulan bahwa negosiasi bermanfaat bagi terwujudnya jalinan kerjasama , saling pengertian , saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama.
Kedua , sebagai citra politik . Para ahli komunikasi memberikan pengertian citra politik yang perlu dibangun oleh pemerintah adalah sebagai upaya pemerintah yang terencana , bertahap dan terus menerus dalam upaya menyebarluaskan pesan pemerintah berupa kebijakan publik kepada masyarakat agar tertarik , merubah pandangan , sikap serta perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.
Komunikasi politik sangat diperlukan guna membangun citra politik . Misalnya dengan upaya dan kegiatan pemerintah untuk meyakinkan , dan mempengaruhi masyarakat akan citra pemerintah , membangun kepercayaan pada masyarakat termasuk membangun immage pemerintah kepada masyarakat , yang tujuan akhirnya adalalah untuk menarik simpati dan memperoleh dukungan dari masyarakat yang diperlukan oleh pemerintah .
Memelihara citra politik pemerintah , tentu saja harus meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat. Di samping kualitas pemerintah melalui kecakapan atau kompetensi komunikasi. Mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Serta mampu menunjukkan harapan masa depan yang lebih baik , lebih cerah dan lebih sejahtera baik lahir maupun bathin.
Ketiga , fungsi partisipasi politik . Menurut Affan Gafar ( 1998 : 240 ) partisipasi politik diberikan pengertian sebagai upaya warga masyarakat , baik secara individual maupun secara kelompok untuk ikut serta mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara. Menurut Afan Gaffar partisipasi dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain secara langsung dan ataupun secara tidak langsung .
Secara langsung , menrut Afan Gaffar dilakukan melalui kontak - kontak dengan para pejabat negara yang ukut menentukan dalam pembentukan kebijakan negara ,sedang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media yang ada , misalnya melalui tulisan pada sebuah koran atau majalah tentang hal - hal yang menjadi agenda publik
Guna memperoleh parisipasi sebagai bentuk dukungan , partisipasi hendaknya jangan dipaksakakan karena akan berjalan dengan tidak efektif. Itulah pandangan Rusadi Kantaprawira ( 1983 : 69 )
Dalam konteks pandangan sebagaimana tersebut di atas , yang perlu diperhatikan oleh pemerintah , mengikutsertakan masyarakat adalah hal yang mutlak. Sebab dengan demikian masyarakat mendapat kehormatan.
Tidak dapat diingkari bahwa pemerintah mempunyai berbagai macam kepentingan , kepentingan yang dimaksud adalah kebijakan negara yang harus diaktualisasikan dalam rangka dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional akan dapat dicapai melalui kebijakan nasional yang sudah terprogram sebagai kepentingan nasional, guna mencapai tujuan nasional .
Kesimpulan
Bahwa strategi komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemerintah , sebagai usaha meraih dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan negara.
Pemerintah yang memiliki kepentingan , program sebagai kebijakan negara bertindak sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan
Untuk meraih serta memperoleh dukungan masyarakat perlu dibangun komunikasi politik , agar pemerintah melakukan tindakan negosiasi , membangun citra politik , guna mendapat partisipasi masyarakat
Demikian tulisan ini semoga bermanfaat , bagi kita semua. Tulisan ini dapat terwujud atas jasa orang - orang sebagai berikut
1. Afan Gaffar ( Merangsang Partisipasi Rakyat )
2. Ramlan Surbakti ( Memahami Ilmu Politik )
3. Rusadi Kantaprawira ( Sistem Politik Indonesia )
4. Zulkaramaen Nasution ( Komunikasi Politik )
5. Sumber - sumber lain
# AS'AD , penulis ini adalah putera Kepulauan Seribu , sedang mengikuti kuliah pada program Magister Ilmu Komunikasi , Universitas Mercu Buana ( UMB ) Jakarta.(Tulisan ini adalah kiriman opini masyarakat,segala tulisannya bukan tanggung jawab Redaksi barometermas.com.Tapi tanggung jawab Penulisnya).