Ketua DPD Partai Golkar Karawang Sukur Mulyono Meminta BK DPRD untuk segera memanggil Toto Suripto, Terkait "Casback Fee"
BAROMETERMAS.COM.Pernyataan Anggota DPRD Karawang, Toto Suripto di beberapa media, soal minta diusut dugaan ‘cashback fee’ untuk biaya sewa hotel tempat isolasi pasien covid-19 dinilai offside.
Pasalnya, tuduhan atas dugaan persoalannya ditunjukan langsung kepada lembaga DPRD Karawang, yaitu dimana tempat Toto Suripto bernaung.
Sehingga pernyataan Toto tersebut dinilai seperti ‘menepuk air didulang, terpercik muka sendiri’.
“Toto kan anggota DPRD, apalagi dia mantan Ketua DPRD. Kok bisa dia ngomong seperti itu. Ini sih namanya menepuk air didulang terpercik muka sendiri,” tutur Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Sukur Mulyono, Kamis (18/3/2021).
Sebagai salah satu anggota wakil rakyat, Toto Suripto diminta lebih bisa menjaga marwah lembaga DPRD. Yaitu dengan cara tidak mengumbar terlebih dahulu informasi ke publik, terkait isu-isu yang belum jelas kebenarannya.
“Kalau Toto mau, cari dulu kebenaran informasinya. Kumpulkan dulu data-datanya. Kemudian, langsung lapor ke Ketua DPRD. Jangan langsung main statemen saja ke media,” katanya.
“Apalagi Toto menyebut oknum DPRD-nya secara umum. Kalau dia yakin dengan pernyataanya, minimal bisa menyebut inisial. Jangan menjadi bola liar seperti ini,” timpal Sukur Mulyono.
Atas pernyataan Toto Suripto di beberapa media, Sukur Mulyono mengaku sampai harus memanggil semua Anggota DPRD Karawang Fraksi Golkar. Terlebih, persoalannya berkaitan dengan anggota dewan Golkar di Komisi IV.
“Betul, saya sampai harus memanggil anggota dewan Golkar cuma gara-gara pernyataan Toto Suripto. Seharusnya kalau Toto terlalu gatel ngomong, ya minimal sebutkan inisial nama,” katanya.
Atas persoalan ini, Sukur Mulyono meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Karawang untuk segera memanggil Toto Suripto, agar secepatnya dimintai klarifikasi.
“Karena ini sudah offside, maka ini sudah seharusnya BK DPRD yang memanggil Toto Suripto. Supaya ke depan tidak ada lagi anggota dewan sembarangan ngomong ke media. Khususnya mengenai isu-isu miring lembaga DPRD yang belum jelas kebenaran informasinya,” tandasnya.(Rahmat)